perbedaan dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi wewenang administratif. perbedaan dekonsentrasi dan desentralisasi

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa antara desentralisasi dan dekonsentrasi bukanlah suatu pilihan tetapi sesuatu yang harus ada ( dapat dilaksakan secara. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, arti desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Jika desentralisasi memberikan kewenangan dari manajemen teratas kepada manajemen bawah, sentralisasi merupakan pengelolaan kewenangan secara terpusat. Rondinelli (1981) menjelaskan bahwa beberapa manfaat dari desentralisasi antara lain sebagai berikut: Desentralisasi merupakan sarana untuk memangkas sejumlah ‘red tape’ dan prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri perencanaan dan manajerial di negara sedang berkembang, sebagai akibat dari terlalu menumpukkan kekuasaan,. De artinya lepas dan centerum artinya pusat. Pembedaan jenis desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional tidak mengubah makna secara mendasar, yakni pelimpahan wewenang. Pengertian Desentralisasi Menurut Undang-Undang. Perbedaan pulau dengan benua. Perbedaan Dekonsentrasi Dan Desentraslisasi. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasionalDesentralisasi dan dekonsentrasi adalah dua konsep penting dalam administrasi pemerintah yang sering digunakan secara bergantian. Bank Indonesia yang akan menjadi pusat dari semua pengaturan pada kebijakan moneter dan fiskal. Berikut ini adalah contoh penerapan asas dekonsentrasi dalam otonomi daerah di Indonesia: 1. Di-samping itu, sebagai konsekuensi negara ke-satuan rnemang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan Istilah dekonsentrasi dan desentralisasi digunakan berkaitan dengan penyerahan kewenangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. KONSEP DEKONSENTRASI DALAM TEORI DAN PENERAPAN 2. Desentralisasi sebagai delegation to semi autonomous or Parastatal Organization,Adapun Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Desentralisasi. Perbedaan Desentralisasi Dan Dekonsentrasi. Tugas pembantuan: alokasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Harold F. 6 Meskipun kedua konsep tersebut bisa dibedakan, namun ada persamaan diantara keduanya, yakni keinginan untuk mempertemukan berbagai perbedaan dan kepentingan dalam sebuah bingkai politik bernama negara. Menu. Atas dasar itu Amrah Muslimin mengelompokkan asas pemerintahan menjadi tiga varian desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. 1. Oleh sebab itu, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menerapkan asas dekonsentrasi, manakala posisi Gubernur sebagai Kepala Daerah di wilayah Provinsi menerapkan asas desentralisasi. Melahirkan inovasi dan fleksibilitas. Hal ini tercantum didalam pasal satu huruf f Undang-undang No. Dann untuk hari ini RUMUSPELAJARAN. Kedua undang-undang itu, daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memperoleh kewenangan dalam bentuk otonomi daerah sebagai konsekwensi dari desentralisasi untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri bersama-sama dengan rakyat dengan. Rondinelli17, ada empat bentuk pokok dari desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi atau debirokratisasi. Hal-Hal yang Membedakan Asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi 1. Desentralisasi Desentralisasi adalah sebuah penyerahan suatu wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan akan diberikan kepada pemerintah yang berada di daerah otonom. Jadi, desentralisasi pada dasarnya adalah pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dekonsentrasi. 1. Dengan desentralisasi, pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air,. Lebih jauh bahkan meberikan. Desentralisasi meningkatkan efektivitas birokrasi. Henry Maddick (1963). Desentralisasi dan Dekonsentrasi Lengkap; 9 Pengertian Otonomi. Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. a. Selain itu rantai sirkulasi fungsi redistribusi pendapatan lebih pendek dibandingkan dengan pengelolaan fiskal yang tersentralisasi oleh pemerintah pusat. karena negara itu merupakan tatanan hukum (l egal order), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan dalam negeri berdasarkan prakarsa dan. yakni keinginan untuk mempertemukan berbagai perbedaan dan kepentingan dalam sebuah bingkai politik bernama negara. Asas Dekonsentrasi. Namun, ada 10 alasan-alasan yang dapat. Pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dibebankan pada APBN melalui dana dekonsentrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. A. SENTRALISASI Negara kita adalah negara kesatuan. Untuk itu, fungsi dekonsentrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi menjadi faktor kunci dalam sukses atau gagalnya suatu implementasi desentralisasi politik yang telah dilaksanakan dengan seluas-. Dalam posisi ini, dekonsentrasi maupun. Definisi: Desentralisasi merujuk pada proses dimana kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya di transfer dari pemerintah pusat ke. Dalam pelaksanaannya ada 3 asas otonom yang dipakai yaitu: 1. Ciri-ciri Dekonsentrasi. Di-samping itu, sebagai konsekuensi negara ke-satuan rnemang tidak dimungkinkan semua wewenang. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatanSebelumnya MaoliOka telah berbagi tentang permasalahan tentang sumber daya dan kemapuan daerah dalam otonomi daerah, namun alahkah baiknya kita mengetahui pengertin tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sediri supaya tidak menimbulkan. Sentralisasi, Desentralisasi, dan Dekonsentrasi dengan Penjelasan Lengkap by Tim Redaksi 6:00 AM. (Foto: Werni by Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa negara kesatuan terdiri atas dua jenis, yaitu: Secara etimologi (harfiah), otonomi daerah berasal dari kata “otonom” dan “daerah”. Asas-asas dalam Undang-Undang No. Itulah sebabnya, baik negara federal maupun negara kesatuan sering. Dekonsentrasi merupakan bentuk dari sentralisasi dan juga desentralisasi, ada pelimpahan wewenang di sini, tapi tak seluas desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik itu melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan suatu otonom daerah. (Syamsudin Haris 2007:52) Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia,. PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH OTONOM. Perbedaan Implementasi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah B. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah. 1 Dekonsentrasi hubungannya dengan desentralisasi Berbicara mengenai dekonsentrasi, tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bentuk negara. Apa Itu Desentralisasi Fiskal? Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan 2 hal yang berkaitan erat. Pengertian Otonomi Daerah Evy Pajriani dalam Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah PPKn Kelas X (2020:10) menyebutkan, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autonomia atau autonomos dengan auto yang berarti "sendiri". Devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab manajemen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah, atau lembaga masyarakat. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri. Satu per satu telah dijelaskan di atas dan dapat menjadi ilmu pengetahuan akan sistem tata negara dan tata daerah dijalankan. Di-samping itu, sebagai konsekuensi negara ke-satuan rnemang tidak dimungkinkan semua wewenang. Berdasarkan Undang-Undang No. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan dalam negeri berdasarkan. JAKARTA - Otonomi Daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan aturan yang berlaku. 79 Reviews · Cek Harga:. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya kepada daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja, untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dan terbagi atas beberapa tingkat, yaitu pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. 32 Tahun 2004 dan UU No. I. Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi – Pengertian, Kelemahan, Dampak, Contoh, Bentuk, Hakekat : Pengertian sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat dan pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari. 15 Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktik dan Implikasinya 1. Pendanaan TP untuk membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Sentralisasi versus Desentralisasi Dengan mempelajari kedua sistem tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem sentralisasi nampaknya cocok diterapkan di perusahaan yang memiliki budaya. Akan tetapi, tidak pernah ada urusan pemerintahan apapun yang diselenggarakan sepenuhnya secara desentralisasi. desentralisasi dan dekonsentrasi melekat pada sistem pemerintahan negara, yang merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Implementasi Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) serta Pasal 1 UUD 1945, pemerintah di daerah dilaksanakan melalui tri asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi (dekonsentrasi) dan asas tugas pembantuan. KONSEP DEKONSENTRASI DALAM TEORI DAN PENERAPAN 2. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan. Asas Desentralisasi Asas Desentralisasi telah lama dianut dalam Negara Indonesia secara historis asas desentralisasi ini telah dilaksanakan di zaman Hindia Belanda dengan. Asas sentralisasi dan desentralisasi pada kenyataannya merupakan dua asas yang tidak dapat dipisahkan, bersama dengan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan, mereka merupakan asas-asas otonomi daerah. 2004. Asas sentralisasi dan desentralisasi banyak digunakan secara berdampingan namun di dalam ruang lingkup yang berbeda. 32 tahun 2005 yang membahas mengenai pemerintahan daerah. Dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. pengertian sentralisasi menurut para ahli, perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi, perbedaan sentralisasi dan desentralisasi, tujuan sentralisasi. Eselon 1) selaku pengelola dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Delegasi itu vertikal, misalnya dari Presiden ke Gubernur. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. Dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 UUD NKRI tahun 1945. Hal inilah penyebab perbedaan negara kesatuan dengan negara federal. 000,00 (seratus juta rupiah) 2. Berikut ini adalah perbedaan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. 39 Tahun 2001 mengenai Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Sentralisasi adalah konsentrasi otoritas yang sistematis dan konsisten di titik-titik pusat. doc Untuk Nanti. Perkakas. Ada tiga prinsip dasar yang dianut oleh UU No. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan. Desentralisasi. Kewajibannya yakni melaporkan dan. √ Pengertian Augmented Reality, Tujuan Beserta. 79 Reviews · Cek Harga: Shopee. Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi karena berbagai alasan. Pusat mempunyai kecenderungan untuk mendorong sentralisasi karena berbagai alasan. Negara federal adalah negara majemuk sehingga masing- masing negara bagian mempunyai kekuasaan membentuk UUD/UU. 21. Bisa membantu organisasi tumbuh secara keseluruhan. 1 Dekonsentrasi hubungannya dengan desentralisasi Berbicara mengenai dekonsentrasi, tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bentuk negara. Pelaksanaan desentralisasi kesehatan ini perlu mengacu dengan prinsip good governance. Karena kedua asas yang sering digunakan dalam pemerintahan ini memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan responsivitas program pemerintah terhadap kepentingan orang miskin. 2005. 2. INI JAWABAN TERBAIK 👇. Desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah maka Anda dapat melihatnya pada. Hal seperti ini membawa masalah bagi daerah, dan berpikir bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapatan daerah. Sehingga keputusan yang. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya ada 3 asas otonom yang dipakai yaitu: 1. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, Walikota,. Hubungan Desentralisasi,. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sebagi dekonsentrasi. Dalam artikel kali ini akan dibahas mengenai tugas pembantuan sebagai salah satu cara atau jenis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana yang telat diatur dalam undang-undang. 13 negara yang berlokasi di garis khatulistiwa . Apa sih pemerintah daerah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pemerintah daerah merupakan unsur penyebab sengketa Internasional sehingga pemerintah daerah yang bertugas menjalankan pemerintahan daerah. A. Pengertian desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik itu melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan suatu otonom daerah. Dekonsentrasi adalah pengalihan beberapa kewenangan atau tanggungjawab administrasi (administrative responsiveness) didalam. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang. Desentralisasi sebagai delegation to semi autonomous or Parastatal Organization,Kata Kunci : dekonsentrasi, desentralisasi, negara kesatuan. Praktik Demokrasi Lokal Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memungkinkan. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Negara-negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Di Indonesia, desentralisasi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Sejalan dengan pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. PENDAHULUAN Dekonsentrasi adalah sebuah konsep yang unique dalam ranah administrasi publik. Pertama, yaitu fungsi desentralisasi. Dalam hal ini. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. , Asas Desentralisasi Dalam UU No. Buka menu navigasi. Karena tidak mungkin satu orang fokus pada lebih dari 100 cabang yang memiliki cabang di seluruh dunia, ambil contoh sebuah hotel. 7 Tahun 2008 yang mengatur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pada. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, atau menjual kepa da umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hal Cipta sebagaimana2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Makna Desentralisasi Hulme dan Turner (1997:152) menyatakanProgram ini digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang mendapat penugasan dari Kementerian Dalam Negeri. Tag: perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Sementara dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintahan hanya di bidang. Daerah dan Undang-undang No. 1. Era demokratisasi terpimpin telah berakhir dan diganti oleh era pemerintahan Orde Baru. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari. 23. Ada tiga prinsip dasar yang dianut oleh UU No. Hlm. Pola dan Persoalan Dekonsentrasi Dalam praktik internasional yang banyak dikutip. Sedangkan dekonsentrasi membuat batas wilayah kerja, jabatan, atau administrasi. kaitan antara desentralisasi dengan kesejahteraan masyarakat. Pelimpahan suatu wewenang tersebut semata-mata. Untuk itu, disusun Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah. Berikut ini adalah perbedaan antara asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan co-management. Dekonsentrasi adalah perpadungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Data Kependudukan, e-KTP, dan Desentralisasi; Mesir Ingin Belajar Sistem Desentralisasi dari Indonesia; Sistem Desentralisasi Pelatnas Renang Jelang SEA Games 2017;. GayatriUtamiOlimpiaAtalanta. 1. Asas itu merupakan dasar sesuatu, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Ini berarti bahwa asas desentralisasi dan dekonsentrasi bukan supervisi, pembinaan, pengawasan, dan penilaian kinerja otonomi di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dirumuskan dalam UU No. Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan,. Pengertian Tugas Pembantuan. Jika desentralisasi memberikan kewenangan dari manajemen teratas kepada manajemen bawah, sentralisasi merupakan pengelolaan kewenangan secara terpusat. perencanaan lokasi dan alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan. Penciptaan dan kekuasaan satuan subnasional. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Penegakan fungsi pemerintahan dengan dekonsentrasi telah lama dilakukan. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah tersebut telah dilakukan, semata- mata merupakan untuk dapat mencapai suatu pemerintahan yang akan lebih efisien. APA ITU SENTRALISASI, DESENTRALISASI, DAN DEKONSENTRASI? Desentralisasi adalah sebuah sistem pengorganisasian di mana kekuasaan dan keputusan dipindahkan dari satu entitas pusat ke entitas yang lebih kecil, seperti pemerintahan daerah. 000. Nah itu tadi pengertian, pelaksanaan tugas pembantuan, dan contoh tugas pembantuan. Salah satu contoh penerapan asas dekonsentrasi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. tersebut, maka akan dijelaskan mengenai asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di daerah otonom. Dekonsentrasi juga merupakan asas yang digunakan dalam penyelenggaraan negara selain sentralisasi dan desentralisasi. desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabili-tas politik, dan mewujudkan demo-kratisasi sistem pemerintahan di daerah. Jadi Dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi dan tugas pemban-tuan diselenggarakan karena tidak semua wewe-nang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan rnenggunakan asas desentralisasi. Atas dasar itu, makalah ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis hubungan antara dekonsentrasi dengan bentuk negara kesatuan, dan menyajikan bukti-bukti empiris tentang implementasi dekonsentrasi di berbagai negara. Dengan cara ini, tidak akan ada perbedaan sosial antara daerah yang pada akhirnya akan melindungi integritas negara kesatuan Indonesia. Poin Perbedaan Desentralisasi dan DekonsentrasiPerbedaan Desentralisasi dan DekonsentrasiDalam praktiknya, desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki beberapa poin perbedaan, di antaranya: Kedudukan Kekuasaan Desentralisasi menciptakan daerah otonom. Oleh karena itu, dekonsentrasi menciptakan local state-government atau field administration /wilayah administrasi (Bhenyamin Hoessein, 2000: 10). 3. Foto: Unsplash. Jenis desentralisasi yang selanjutnya bernama fiskal.